Gagasan Umum Daya Wilayah, serta Raperda mengenai Pengendalian Barang Punya Wila

Home Forums BPKAD Gagasan Umum Daya Wilayah, serta Raperda mengenai Pengendalian Barang Punya Wila

  • This topic is empty.
Viewing 1 post (of 1 total)
  • Author
    Posts
  • #3481 Reply
    fitrah
    Guest

    Fraksi PDIP DPRD Kalimantan Tengah (Kalimantan tengah) memberikan beberapa catatan pada dua perancangan ketentuan wilayah (Raperda) yang diserahkan pemerintah propinsi waktu lalu, yaitu mengenai Gagasan Umum Daya Wilayah, serta Raperda mengenai Pengendalian Barang Punya Wilayah.

    Anggota Fraksi PDIP Irawati menjelaskan, jika pemerintah harus menguatkan pembangunan serta pemerataan di bagian daya, khususnya buat warga di pedesaan atapun di pelosok wilayah.

    Sebutlah saja ini usaha untuk pemenuhan suplai listrik serta hal yang lain yang terkait dengan pemenuhan daya.

    “Pelayanan di bagian daya sekarang dirasa kurang rata, khususnya di pedesaan atau daerah tepian, termasuk untuk beberapa nelayan. Ini umumnya berlangsung sebab minimnya pembagian daya di semua posisi,” kata Irawati waktu Rapat Pleno ke-10 Waktu Sidang I, Selasa (18/2).

    Menurut dia, pemerintah butuh mengatur Harga Eceran Paling tinggi (HET) BBM ke semua wilayah di Kalimantan tengah. Hal itu butuh dikerjakan, sebab ke sebenarnya HET BBM yang dipasarkan di luar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) berbeda-berbeda di setiap wilayah.

    “Jadi memerlukan penataan yang sama masalah HET BBM ini. Ya, maksudnya supaya harga jual eceran di pedesaan serta tepian sama juga dengan wilayah yang lain. Dengan itu, warga tidak terbebani pada harga BBM mahal,” katanya.

    Selain itu untuk pengendalian asset wilayah, Anggota Komisi I ini mengatakan, jika banyak faktor yang perlu dilihat pemerintah sesudah terdapatnya peralihan beberapa wewenang dari pemerintah kabupaten serta kota ke pemerintah propinsi.

    Sebutlah saja peralihan bidang kehutanan, pertambangan, serta bidang pendidikan terutamanya SMA sederajat.

    Pemerintah harus lakukan pencatatan asset wilayah ke bagian yang diarahkan itu. Karena tidak tutup peluang ada asset yang dibawa oleh petinggi yang sudah dimutasi atau pensiun. Oleh karena itu, butuh selekasnya ada kebijaksanaan penertiban buat menghindarkan hilangnya asset wilayah itu.

    “Khusus untuk barang tidak bergerak berbentuk tanah serta rumah, harus dibuatkan sertifikatnya hak punya serta sinyal miliknya. Pokoknya, pemerintah harus memiliki kebijaksanaan untuk amankan asetnya,” katanya.

    Dia menginginkan pemerintah memiliki kebijaksanaan ssd yang kuat dalam soal pengendalian asset wilayah. Bukan hanya bagaimana mengamankannya supaya tidak hilang, tetapi hal itu menghindarkan asset itu diserobot pelaku tidak bertanggungjawab.

    “Wajib serta harus, pemerintah mempunyai kebijaksanaan mengenai bagaimana aset-asetnya masih aman serta tardata, jadi semua posisi ini harus dilihat,” ujarnya

Viewing 1 post (of 1 total)
Reply To: Gagasan Umum Daya Wilayah, serta Raperda mengenai Pengendalian Barang Punya Wila
Your information: