Gubernur Pastikan Catatan BPK RI Terselesaikan

Home Forums BPKAD Gubernur Pastikan Catatan BPK RI Terselesaikan

  • This topic is empty.
Viewing 1 post (of 1 total)
  • Author
    Posts
  • #3819 Reply
    Gugum Markasih
    Guest

    Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Sugianto Sabran memastikan sejumlah catatan BPK RI terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP) laporan keuangan 2019, yg baru saja diterima melalui opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terselesaikan

    Demikian pernyataan Gubernur Kalteng ini disampaikan melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalteng Nuryakin, pekan lalu.

    “Catatan berdasarkan BPK RI tersebut antara lain ada yg tentang sistem pengelolaan administrasi keuangan sampai aset. Kita pastikan semuanya terselesaikan,” kata Kepala Badan Keuangan & Aset Daerah (BKAD) Kalteng Nuryakin pada Palangka Raya, pekan lalu.

    Pihaknya memastikan, semua itu pihaknya tindaklanjuti & akan diselesaikan oleh setiap perangkat daerah terkait. Dipimpin Sekretaris Daerah Kalteng beserta seluruh jajaran, pemprov sudah membuat planning aksi menjadi langkah penyelesaiannya.

    Nuryakin menuturkan, sinkron niat puasa asyura dan tasua ketentuan yg berlaku, maka batas waktu aporisma penyelesaian catatan tersebut adalah 60 hari selesainya penyerahan dilakukan oleh BPK RI kepada pemprov.

    “Tiap organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, mengetahui catatan yg diberikan BPK RI, sebagai akibatnya biasanya terselesaikan sebelum batas waktu aporisma yg diberikan,” ungkapnya.

    Secara umum, sejumlah catatan yg diberikan BPK RI tersebut, antara lain kesalahan pengklasifikasian beberapa anggaran belanja wilayah, pengendalian pelaksanaan dan penatausahaan keuangan wilayah belum sepenuhnya memadai, hingga pengelolaan aset permanen pemprov belum sepenuhnya memadai.

    Maka BPK RI, salah satunya menyarankan agar pemprov melakukan penguatan sumber daya manusia (SDM) pada bidang pengelolaan keuangan wilayah.

    Terkait hal itu, Gubernur Kalteng bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) telah memetakan penempatan aparatur khususnya di bidang keuangan, supaya dilakukan pembenahan, sebagai akibatnya kinerja para petugas sanggup benar-sahih optimal.

    “SDM yg dimiliki bukan berarti kurang, hanya saja sebagian penempatannya masih belum sepenuhnya tepat,” tutur Nuryakin.

    Untuk diketahui, opini WTP yang diraih Pemprov Kalteng atas LHP terhadap laporan keuangan 2019 tersebut, merupakan yg keenam kali berturut-turut.

Viewing 1 post (of 1 total)
Reply To: Gubernur Pastikan Catatan BPK RI Terselesaikan
Your information: