ITF Sunter Didorong Masuk Proyek Strategis Nasional

Home Forums BPKAD ITF Sunter Didorong Masuk Proyek Strategis Nasional

  • This topic is empty.
Viewing 1 post (of 1 total)
  • Author
    Posts
  • #3853 Reply
    Kalifa
    Guest

    Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, PT Jakarta Propertindo (Jakpro), mendorong proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (Intermediate Treatment Facility/ITF) Sunter masuk dalam proyek strategis nasional.

    “Kita bisa bawa ke Kementerian keuangan, lantaran ada fasilitas (insentif) yang masuk dalam proyek strategis nasional,” istilah Direktur Pengembangan Bisnis Jakpro Hanief Arie Setianto saat bertemu anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, pada Jakarta, Senin (29/6)

    Rencana Jakpro mendorong planning proyek pembangkit listrik energi sampah masuk proyek strategis, sejatinya lantaran adanya penundaan proyek fisik. Hal tersebut adalah efek dari belum didapatkannya persetujuan untuk pembiayaan atau perjanjian pembiayaan.

    Padahal, Proyek ITF Sunter adalah penugasan Jakpro sebagai BUMD Pemprov DKI Jakarta dari Peraturan Gubernur DKI Nomor 33 Tahun 2018. Hingga 26 Juni 2020, perkembangan pekerjaan proyek itu mencapai 16,76%, mengalami keterlambatan 7�ri target. Dalam perencanaan, proyek itu akan diselesaikan dalam Juni 2021.

    Detail perkembangan ketika ini yakni pekerjaan fasilitas lapangan awal, pekerjaan desain arsitektual, sampai koordinasi kolaborasi pemanfaatan huma untuk area tambahan konstruksi. Kemudian soal fasilitas khusus & pemenuhan syarat pendanaan.

    Sementara itu, Direktur Keuangan Jakpro Yuliantina Wangsawiguna menuturkan Jakpro menerima pendanaan menurut Bank DKI buat pembangunan ITF Sunter sebesar Rp600 miliar. Sebagian sudah dicairkan Rp480 miliar pada 2019.

    Ketua Komisi Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz pun mengapresiasi keseriusan Jakpro pada menangani sejumlah proyek penugasan daerah. Di kondisi seperti waktu ini, dia berharap sejumlah BUMD milik Pemprov DKI Jakarta mampu saling bersinergi buat mengerjakan proyek strategis daerah.

    Untuk perkara ini, Bank DKI sebagai BUMD bisa membantu pendanaan Jakpro sebelum PMD cair dari Pemprov DKI Jakarta.

    “Bank DKI punya dana yg cukup & Jakpro kekurangan dana, mengapa nir duduk bersama buat mencari solusinya lantaran ini buat kepentingan warga dan Pemda DKI,” istilah Aziz.

    Prosedur Pendanaan
    Terkait dengan Proyek Strategis Nasional (PSN), Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) melakukan penyesuaian prosedur 1 muharram pendanaan lahan. Hal ini seiring menggunakan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020 dalam rangka mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur PSN.

    Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi berkata, peraturan tadi diterbitkan sebagai upaya pemerintah pada menaruh payung hukum terhadap percepatan proses pendanaan lahan PSN, buat menyempurnakan Perpres Nomor 102 Tahun 2016.

    “Perpres 102/2016 itu dinilai masih harus diakselerasi lagi supaya PSN bisa berjalan menggunakan prosedur yg cepat dan tepat menggunakan menjaga rapikan kelola yg baik,” katanya pada diskusi daring di Jakarta, Jumat (26/6).

    Basuki menuturkan Perpres 66/2020 mengenai Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan buat Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dapat mempercepat proses pendanaan & pengadaan tanah.

    Ia menyebutkan pada Perpres 66/2020 terdapat substansi terkait pembentukan dana jangka panjang &/atau dana cadangan, yaitu dana yg belum terserap. Termasuk dana pengelolaannya dapat dialokasikan sebagai dana jangka panjang atau dana cadangan.

    “Alokasi dana PSN harapannya selalu terdapat setiap tahun. Kalau dialokasikan buat PSN dan belum terserap 100 persen maka yang belum itu diakumulasikan sebagai dana jangka panjang,” tuturnya.

    Ia menyampaikan pemerintah mengalokasikan dana pada LMAN buat menjalankan fungsinya sebagai pengelola aset negara, jasa konsultasi, & pengadaan lahan untuk PSN sekitar Rp90 triliun. Hingga Juni 2020 telah terserap Rp53,3 triliun.

    Sementara sepanjang periode pandemi covid-19 di Indonesia yaitu sejak 16 Maret hingga 24 Juni 2020, LMAN telah melakukan pembayaran Rp4,39 triliun. Hal tadi dilakukan menggunakan mekanisme dana talangan Rp4,032 triliun dan pembayaran pribadi Rp357 miliar.

    Dengan demikian, Basuki menyebutkan sisa alokasi dana yang dimiliki LMAN waktu ini kurang lebih Rp37 triliun dan akan dijadikan menjadi dana jangka panjang, sinkron ketentuan pada Perpres 66/2020.

    Ia menekankan pembentukan dana jangka panjang sangat penting. Ini lantaran PSN membutuhkan pendanaan yg besar & tidak hanya bersifat satu tahun. Jadi, pemerintah berkomitmen mengklaim ketersediaan dana PSN melalui dana jangka panjang.

    "Artinya sanggup digunakan lintas tahun aturan seperti pembangunan jalan tol yg butuh lebih menurut satu tahun. Perpres ini memperkenalkan fleksibilitas untuk penggunaan dana lintas tahun anggaran,” ujarnya.

    Selanjutnya, Basuki mengatakan, pada Perpres 66/2020 juga diatur mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang terkait dengan pendanaan huma & penyederhanaan dokumen permohonan pembayaran. Kemudian turut diatur tentang sertifikat sebagai dokumen permohonan pembayaran, penelitian administrasi atas permohonan pembayaran, serta persertifikatan tanah PSN oleh Kementerian/Lembaga sebagai bentuk pengamanan aset.

    Oleh karena itu, Basuki menegaskan pihaknya akan terus bersinergi dengan semua pihak. Termasuk Kementerian/Lembaga yang mengajukan pendanaan huma, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, juga masyarakat.

Viewing 1 post (of 1 total)
Reply To: ITF Sunter Didorong Masuk Proyek Strategis Nasional
Your information: